ICW: 27 Modus Politik Uang Pilkada Jakarta

Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan ada 27 temuan politik uang dalam masa kampaye Pemilihan Umum Kepala Daerah DKI Jakarta 2012 yang dilakukan oleh beberapa pasang calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Menurut ICW, hal itu bukti lemahnya pengawasan dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta.

Menurut Koordinator ICW Divisi Korupsi Politik, Abdullah Dahlan, pengawasan dalam Pilkada DKI kali ini belum serius dilakukan Panitia Pengawas Pemilu. Sanksi pun tak ada dikeluarkan.

"Soal temuan pelanggaran politik uang, ada 27 temuan dari beragam modus," kata Abdullah Dahlan. "Sejauh mana proses pengawasan Panwaslu DKI terhadap praktik-praktik curang dan haram selama Pilkada? Belum terdengar tuh sanksi yang diberikan," kata Abdullah dalam diskusi "Pemimpin Amanah Hanya Lahir dari Pemilu/Pilkada yang Jurdil" di Resto Dapur Selera, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu 8 Juli 2012.

Selain itu, lanjut Abdullah, Panwaslu juga gagal menjaga netralitas birokrasi. Ia mencontohkan, pertemuan Persatuan Guru-Guru RI (PGRI) di Jakarta beberapa waktu lalu, di mana hadir satu kandidat dan berkilah bahwa pertemuan itu bukan untuk kampanye.

"Tapi kalau melihat pelaksanaannya, itu kampanye, karena ada janji menaikkan gaji dan tunjangan guru. Panwaslu harusnya bisa menempel kandidat-kandidat dalam forum terbuka. Tapi pengawasannya tidak maksimal. Akhirnya politisasi birokrasi itu terjadi. Ini juga bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Apalagi birokrasi disasar sebagai mesin kemenangan," kata Abdullah.

Tak hanya itu, Abdullah juga menyinggung soal dana kampanye pasangan kandidat. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta juga tidak membangun dimensi transparansi soal dana kampanye. Padahal hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Namun, secara pelaksanaannya, KPU tampaknya ragu membangun transparansi itu.

"Kita agak menyayangkan sikap yang tidak profesional itu. Jika terus dibiarkan, akan mengancam integritas Pilkada DKI ke depannya," kata dia.

Menurut Abdullah, politik uang itu dilakukan dalam berbagai modus, yakni pembagian uang secara langsung, pemberian ambulans, pengobatan gratis, pembagian doorprize dan undian, pembagian tunjangan dan asuransi, pembagian paket umrah, mobilisasi RT/RW, pembagian uang di majelis taklim dan masjid, liburan dan tamasya gratis, bakti sosial, memanfaatkan nasabah koperasi, memanfaatkan gaji untuk RT/RW, dan politisasi birokrasi.

Dijelaskan Abdullah, besaran politik uang dalam kampanye yang ditemukan ICW berkisar dari Rp20.000 sampai Rp6 juta. Selain itu bantuan ambulans dan asuransi hingga Rp3 juta.

Menurut Abdullah, gejala ini cukup masif dan sistematis di mana ada modus baru pembagian uang dengan cara mengisi identitas dan dicatat terlebih dulu sebelum diberi uang. "Sehingga dapat tercatat sebagai calon pemilih. Dengan kata lain, menjadikan pemilih sebagai relawan," ujarnya.

sumber: VIVAnews